Selamat Datang....!!!

Rabu, 09 Januari 2013

Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Dan Strategi Pengelolaannya Di Desa Sakam Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah






VALUASI EKONOMI HUTAN MANGROVE DAN STRATEGI PENGELOLANNYA DI DESA SAKAM KECAMATAN PATANI UTARA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



PROPOSAL PENELITIAN




OLEH

KISMANTO KOROY
NPM. 051 606 010
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2012





I.       PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang


Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang ada di sekitarnya, yang memiliki kepentingan pada objek dimaksud.  Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove.
Ekosistem mangrove sering disebutkan sebagai hutan payau atau hutan bakau. Ekosistem mangrove merupakan tipe hutan daerah tropis yang khas tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindungi dari gempuran ombak. Pengertian ekosistem mangrove secara umum adalah merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2000).
Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 805 pulau, dengan luas wilayah mencapai ± 140.225,36 km2, yang terdiri dari 78 % lautan dan 22 % daratan, letak geografisnya antara 30 LU dan 30 LS dan 1240-1290 Bujur Timur dan memiliki panjang garis pantai (luasnya ± 18.000 km2) dengan luas hutan mangrove 179.570,05 ha yang merupakan sebaran hutan mangrove di Propinsi Maluku Utara yang memiliki potensi wisata alam yang dapat dikelola (DKP, 2003 dalam Umar, 2008).
Semakin meningkatnya jumlah penduduk, terdapat kecenderungan untuk mengubah fungsi ruang dalam rangka mengakomodasi dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena kawasan hutan mangrove di Desa Sakam yang berada pada daerah permukiman warga juga cukup menjadi perhatian dalam setiap kegiatan yang membutuhkan ruang, perlu dilakukan pengendalian dan koordinasi antar setiap pembangunan suatu kegiatan.
Ekosistem hutan mangrove habitatnya telah terganggu disamping karena pemanfaatan dari masyarakat sebagai bahan bangunan, kayu bakar, juga terindikasi rusak diakibatkan adanya aktifitas dari salah satu perusahan kayu yang beroperasi di Desa Sakam sekitar pada tahun 2007 dan berhenti beroperasi sekitar tahun 2008 dengan menggusur areal hutan mangrove untuk pembangunan jembatan bongkar muat. Berdasarkan hasil penilitian awal, pernyataan beberapa warga Desa Sakam, khususnya hutan mangrove sampai saat ini, oleh dinas-dinas terkait belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi/ program-program tentang pengelolaan terkait dengan hutan mangrove.
Desa Sakam memiliki potensi sumber daya alam  yang cukup melimpah untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan jasa lainnya antar Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Namun informasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove hingga sekarang masih sangat minim.
Penerapan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, dimana setiap daerah/ wilayah diberikan kewenangan untuk dapat membangun serta mengelola daerahnya sendiri. Kondisi ini tentu dapat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk Desa Sakam yang oleh pemerintah kecamatan ingin memekarkan Desa Sakam menjadi dua Desa, dimana laju degradasi dan deplesi sumberdaya kelautan tentu juga akan semakin tinggi, seperti berkurangnya luasan hutan mangrove serta rusaknya ekosistem beberapa daerah penangkapan ikan, untuk perluasan pemukiman warga. Ironisnya, penduduk Desa Sakam yang merasa memiliki wilayah ini semakin tidak berdaya karena pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove masih sangat minim dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang berada ± 47% adalah berpendidikan dasar, sehingga dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya selalu mengabaikan kaidah kelestarian demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Untuk mengantisipasi konflik dan dampak negatif yang terjadi diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan yang tepat dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan ekologis dengan tetap memperoleh manfaat ekonomisnya secara berkelanjutan. Merujuk pada dasar pemikiran diatas sangat penting untuk dilakukanya suatu penelitian tentang ” Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove dan Strategi Pengelolaannya Di Desa Sakam Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ”.
1.2. Tujuan
  1. Mengidentifikasi potensi dan jenis pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat Desa Sakam Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.
  2. Menghitung nilai ekonomi dari ekosistem hutan mangrove Desa Sakam Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.
  3. Merumuskan strategi pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek fungsi dan peran mangrove.
1.3. Manfaat
1.      Terbentuknya pola pikir masyarakat yang sadar tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove yang ramah lingkungan.
2.      Sebagai media evaluasi dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, dalam merumuskan strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Tengah.
3.      Sebagai pedoman dasar penelitian lanjutan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate.





II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Defenisi Mangrove
Istilah ‘mangrove’ tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Ada yang mengatakan bahwa istilah tersebut kemungkinan merupakan kombinasi dari bahasa Portugis dan Inggris. Bangsa Portugis menyebut salah satu jenis pohon mangrove sebagai ‘mangue’ dan istilah Inggris ‘grove’, bila disatukan akan menjadi ‘mangrove’ atau ‘mangrave’. Ada kemungkinan pula berasal dari bahasa Malayu, yang menyebut jenis tanaman ini dengan ‘mangi-mangi’ atau ‘mangin’. Mangrove adalah tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut dan daratan yang dipengaruhi oleh pasang surut. Habitat mangrove seringkali ditemukan di tempat pertemuan antara muara sungai dan air laut yang kemudian menjadi pelindung daratan dari gelombang laut yang besar. Sungai mengalirkan air tawar untuk mangrove dan pada saat pasang, pohon mangrove dikelilingi oleh air garam atau air payau (Irwanto. 2006).
Menurut Steenis (1978) dalam Rachmawaty (2006), yang dimaksud dengan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut. Nybakken (1992) dalam Rochana (2009), menyatakan hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin.
Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat payau. Tanaman dikotil adalah tumbuhan yang buahnya berbiji berbelah dua. Pohon mangga adalah contoh pohon dikotil dan contoh tanaman monokotil adalah pohon kelapa. Kelompok pohon di daerah mangrove bisa terdiri atas suatu jenis pohon tertentu saja atau sekumpulan komunitas pepohonan yang dapat hidup di air asin. Hutan mangrove biasa ditemukan di sepanjang pantai daerah tropis dan subtropis, antara 32° Lintang Utara dan 38° Lintang Selatan (Irwanto. 2006).
Istilah mangrove tidak selalu diperuntukkan bagi kelompok spesies dengan klasifikasi taksonomi tertentu saja, tetapi dideskripsikan mencakup semua tanaman tropis yang bersifat halophytic atau toleran terhadap garam. Tanaman yang mampu tumbuh di tanah basah lunak, habitat air laut dan terkena fluktuasi pasang surut. Sebagai tambahan, tanaman tersebut mempunyai cara reproduksi dengan mengembangkan buah vivipar yang bertunas (seed germination) semasa masih berada pada pohon induknya.
2.2. Zonasi Hutan Mangrove
Menurut Bengen (2001) dalam Rochana (2009), penyebaran dan zonasi hutan mangrove tergantung oleh berbagai faktor lingkungan. Berikut salah satu tipe zonasi hutan mangrore di Indonesia :
1.      Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zona ini biasa berasosiasi Sonneratia spp. Yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik.
2.      Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizophora spp. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp. dan Xylocarpus spp. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp.
3.      Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa ditumbuhi oleh Nypa fruticans, dan beberapa spesies palem lainnya.





Gambar. 1. Zonasi Hutam mangrove (Irwanto, 2006)
Selanjutnya Kartawinata et al (1979) dalam Abubakar, (2006) menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan adanya zonasi di dalam hutan mangrove adalah sifat-sifat tanah, disamping faktor salinitas, frekuensi serta tingkat penggenangan dan ketahanan suatu jenis terhadap ombak dan arus, sehingga variasi zonasi ini memanjang dari daratan sampai ke pantai. Pola umum zonasi yang sering ditemukan dari arah laut ke darat, pertama adalah jalur Avicenia sp. yang sering berkelompok dengan Soneratia sp. kemudian jalur Rhizophora sp. Bruguiera sp. dan terakhir Nypa sp.
2.3. Manfaat Hutan Mangrove
Secara fisik, hutan mangrove mempunyai peranan sebagai benteng atau pelindung bagi pantai dari serangan angin, arus dan ombak dari laut. Hutan mangrove dapat diandalkan sebagai benteng pertahanan terhadap ombak yang dapat merusak pantai dan daratan pada keseluruhannya (Zaitunah, 2005).
Santoso dan Arifin (1998) dalam Rochana (2009) ekosistem hutan mangrove bermanfaat secara ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis dan ekonomis hutan mangrove adalah :
1.      Fungsi ekologis :
-       Pelindung garis pantai dari abrasi,
-       Mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan,
-       Mencegah intrusi air laut ke daratan,
-       Tempat berpijah aneka biota laut,
-       Tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga,
-       Sebagai pengatur iklim mikro.
2.      Fungsi ekonomis :
-       Penghasil keperluan rumah tangga (kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan makanan, obat-obatan),
-       Penghasil keperluan industri (bahan baku kertas, tekstil, kosmetik, penyamak kulit, pewarna),
-       Penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan telur burung,
-       Pariwisata, penelitian, dan pendidikan.
2.4. Dampak Aktivitas Masyarakat
Seperti kita ketahui, hutan mangrove merupakan tipe ekosistem peralihan darat dan laut yang mempunyai multi fungsi yaitu selain sebagai sumberdaya potensial bagi kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, sosial juga merupakan pelindung pantai dari hempasan ombak. Oleh karena itu dalam usaha pengembangan kawasan mangrove seperti pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, pemukiman dan sarana perhubungan serta pengembangan pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya wilayah pesisir (Rahmawaty, 2006).
Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tuntutan pendayahguanaan sumberdaya mangrove yang meningkat. Secara garis besar ada dua faktor penyebab kerusakan hutan mangrove, yaitu : 1. Faktor manusia, yang merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan. 2. Faktor alam, seperti banjir, kekeringan dan hama penyakit, yang merupakan faktor penyebab yang relative kecil. (Tritakusumah 1994 dalam Rahmawaty 2006).
Faktor-faktor yang mendorong aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan mangrove dalam rangka mencukupi kebutuhanya sehingga berakibat rusaknya hutan, (Perum Perhutani, 1994 dalam Rahmawaty 2006) antara lain :
1.      Keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan, karena mudah dan murah.
2.      Kebutuhan kayu bakar yang mendesak karena kebutuhan rumah tangga, karena tidak ada pohon lain disekitar yang bisa ditebang.
3.      Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove.
4.      Adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan penguasaha tambak moderen, sehingga terjadi proses jual beli lahan yang sudah tidak rasional.
Dampak dari aktivitas manusia terhadap ekosistem mangrove, menyebabkan luasan hutan mangrove turun cukup menghawatirkan. Luas hutan mangrove di Indonesia turun dari 5,21 juta hektar antara tahun 1982 – 1987, menjadi 3,24 hektar, dan makin menyusut menjadi 2,5 juta hektar pada tahun 1993. Bergantung cara pengukurannya, memang angka-angka di atas tidak sama antar peneliti. Khazali (1999), menyebut angka 3,5 juta hektar, sedangkan Lawrence (1998), menyebut kisaran antara 3,24 – 3,73 juta hektar. (Rahmawaty. 2006).
 Tabel 1 : Beberapa Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Ekosistem Mangrove
Kegiatan
Dampak Potensial
Tebang habis
Ø  Berubahnya komposisi tumbuhan; pohon-pohon mangrove akan digantikan oleh spesies-spesies yang nilai ekonominya rendah dan hutan mangrove yang ditebang ini tidak lagi berfungsi sebagai daerah mencari makan (feeding ground) dan daerah pengasuhan (nursery ground) yang optimal bagi bermacam ikan dan udang stadium muda yang penting secara ekonomi.
Pengalihan aliran air tawar, misalnya pada pembangunan irigasi
Ø  Peningkatan salinitas hutan (rawa) mangrove menyebabkan dominasi dari spesies-spesies yang lebih toleran terhadap air yang menjadi lebih asin; ikan dan udang dalam stadium larva dan juvenil mungkin tak dapat mentoleransi peningkatan salinitas, karena mereka lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan.
Ø  Menurunnya tingkat kesuburan hutan mangrove karena pasokan zat-zat hara melalui aliran air tawar berkurang.
Konversi menjadi lahan pertanian, perikanan
Ø  Mengancam regenerasi stok-stok ikan dan udang di perairan lepas pantai yang memerlukan hutan (rawa) mangrove sebagai nursery ground larva dan/atau stadium muda ikan dan udang.
Ø  Pencemaran laut oleh bahan-bahan pencemar yang sebelum hutan mangrove dikonversi dapat diikat oleh substrat hutan mangrove.
Ø  Pendangkalan peraian pantai karena pengendapan sedimen yang sebelum hutan mangrove dikonversi mengendap di hutan mangrove.
Ø  Intrusi garam melalui saluran-saluran alam yang bertahankan keberadaannya atau melalui saluran-saluran buatan manusia yang bermuara di laut.
Ø  Erosi garis pantai yang sebelumnya ditumbuhi mangrove.
Pembuangan sampah cair (Sewage)
Ø  Penurunan kandungan oksigen terlarut dalah air air, bahkan dapat terjadi keadaan anoksik dalam air sehingga bahan organik yang terdapat dalam sampah cair mengalami dekomposisi anaerobik yang antara lain menghasilkan hidrogen sulfida (H2S) dan aminia (NH3) yang keduanya merupakan racun bagi organisme hewani dalam air. Bau H2S seperti telur busuk yang dapat dijadikan indikasi berlangsungnya dekomposisi anaerobik.
Pembuangan sampah padat
Ø  Kemungkinan terlapisnya pneumatofora dengan sampah padat yang akan mengakibatkan kematian pohon-pohon mangrove.
Ø  Perembesan bahan-bahan pencemar dalam sampah padat yang kemudian larut dalam air ke perairan di sekitar pembuangan sampah.
v  Pencemaran minyak akibat terjadinya tumpahan minyak dalam jumlah besar.
v  Penambangan dan ekstraksi mineral.
Ø  Kematian pohon-pohon mangrove akibat terlapisnya pneumatofora oleh lapisan minyak.
Ø  Kerusakan total di lokasi penambangan  dan ekstraksi mineral yang dapat mengakibatkan :
         Musnahnya daerah asuhan (nursery ground) bagi larva dan bentuk-bentuk juvenil ikan dan udang yang bernilai ekonomi penting di lepas pantai, dan dengan demikian mengancam regenerasi ikan dan udang tersebut.

Ø  Pengendapan sedimen yang berlebihan dapat mengakibatkan Terlapisnya pneumatofora oleh sedimen yang pada akhirnya dapat mematikan pohon mangrove.
Sumber : Rahmawaty (2006).
2.5. Konsep Pengukuran Nilai Ekonomi Suatu Ekosistem
Dalam konsep dasar penilaian ekonomi (economic valuattion) sumberdaya alam, nilai sumberdaya mangrove ditentukan oleh fungsi dari sumberdaya itu sendiri. Menurut Bann (1998) dalam Pariyono (2006), fungsi ekologi sumberdaya mangrove antara lain sebagai stabilitas garis pantai, menahan sedimen, perlindungan habitat dan keanekaragaman, produktifitas biomassa, sumber plasma nutfah, rekreasi atau wisata, memancing dan produk-produk hutan. Nilai ekonomi atau total nilai ekonomi hutan mangrove secara garis besar dapat dikelompokan menjadi dua yaitu nilai penggunaan (use value) dan nilai intrinsik (non-use value),  Bann (1998) dalam Pariyono (2006), Selanjutnya dapat diuraikan bahwa nilai penggunaan (use value) dapat dibagi lagi menjadi nilai penggunaan langsung (direct use ), nilai penggunaan tidak langsung (indirect use) dan nilai pilihan (option value).
Menurut Fauzi et al ( 2005) valuasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan baik atas nilai pasar (market value) maupun nilai non pasar (non market value). Penilaian ekonomi sumberdaya merupakan suatu alat ekonomi (economic tool) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang diberikan oleh suatu sumberdaya alam.
Tujuan dari penilaian ekonomi antara lain digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara konservasi sumberdaya alam dan pembangunan ekonomi, maka valuasi ekonomi dapat menjadi suatu peralatan penting dalam peningkatan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri. Dijelaskan juga oleh Fauzi et al (2005) bahwa terdapat tiga ciri yang dimiliki oleh sumberdaya yaitu :
1. Tidak dapat pulih kembali, tidak dapat diperbaharuinya apabila sudah mengalami kepunahan. Jika sebagai asset tidak dapat dilestarikan,maka kecenderungannya akan musnah.
2. Adanya ketidakpastian, Akan ada biaya potensial yang harus dikeluarkan apabila sumberdaya alam tersebut mengalami kepunahan.
3. Sifatnya yang unik, jika sumberdaya mulai langka, maka nilai ekonominya akan lebih besar karena didorong pertimbangan untuk melestarikannya.
Penilaian ekonomi sumberdaya merupakan suatu bentuk penilaian yang komprehensif. Dalam hal ini tidak saja nilai pasar (market value) dari barang tetapi juga nilai jasa (nilai ekologis) yang dihasilkan oleh sumberdaya alam yang sering tidak terkuantifikasi kedalam perhitungan menyeluruh sumberdaya alam menurut Constanza and Folke (1977) dalam Adrianto et al (2007) tujuan valuasi ekonomi adalah menjamin tercapainya tujuan maksimisasi kesejahteraan individu yang berkaitan dengan keberlanjutan ekologi dan keadilan distribusi. Selanjutnya Constanza (2001) dalam Adrianto et al (2007) menyatakan untuk tercapainya ke tiga tujuan diatas, perlu adanya valuasi ekosistem berdasarkan tiga tujuan utama yaitu efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.
Konsep use value pada dasarnya mendefinisikan suatu nilai dari konsumsi aktual maupun konsumsi potensial dari suatu sumberdaya. Barton (1994) dalam Adrianto et al (2007), membagi konsep use value kedalam nilai langsung (direct use value) dan nilai tidak langsung (indirect use value) adalah nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan aktual dari barang dan jasa serta nilai pilihan (option value). Sementara nilai non use value meliputi nilai keberadaan existence values dan nilai warisan (bequest values) jika nilai-nilai tersebut dijumlahkan akan diperoleh nilai ekonomi total (total economic values). Berikut Gambar.2. bagam Valuasi ekonomi.







Sumber : Barton (1994) dalam Adrianto et al (2007)
Gambar. 2. Bagan Valuasi Ekonomi
2.5.1. Nilai guna langsung  (Direct Use Value)
Nilai guna langsung meliputi seluruh manfaat dari sumberdaya yang dapat diperkirakan langsung dari konsumsi dan produksi dimana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Nilai guna ini dibayar oleh orang secara langsung menggunakan sumberdaya dan mendapatkan manfaat darinya (Adrianto et al, 2007).
2.5.2.  Nilai guna tidak langsung (Indirect Use Value)
Nilai guna tidak langsung terdiri dari manfaat - manfaat fungsional dari proses ekologi yang secara terus menerus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan ekosistem. Sebagai contoh hutan mangrove yang terus menerus memberikan perlindungan kepada pantai, serta peranannya dalam mempertahankan keberlanjutan sumberdaya perikanan terkait dengan fungsinya sebagai spawning ground, nursery ground dan feeding ground (Fauzi et al, 2005).

2.5.3. Nilai Pilihan (Option Value)
Nilai ekonomi yang diperolah dari potensi pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dari sumberdaya/ ekosistem dimasa akan datang. Nilai manfaat pilihan (option value) diperoleh dengan menggunakan metode benefit transfer, mengacu pada nilai keanekaragaman hayati hutan mangrove Indonesia, yaitu US$ 1,500 per km2 per tahun (Ruittenbeek 1992).
2.6. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu
Pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya alam dewasa ini diarahkan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat (ekonomi), adil (equity) dan berkelanjutan (sustainable natural resources). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004, telah terjadi banyak perubahan pola kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini dimungkinkan karena sumberdaya alam merupakan modal penting dalam menggerakkan pembangunan di suatu daerah, baik dalam konteks negara, provinsi, kabupaten maupun kota. Oleh karenanya dalam pemanfaatan sumberdaya alam, aspek perencanaan yang strategis merupakan langkah dalam menentukan jumlah penerimaan dan tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan (Nurul, 2008).
Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan pada hakekatnya mempunyai makna yang sama dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
Wilayah pesisir merupakan tempat para nelayan yang sebagian besar masih prasejahtera. Mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai komponen yang paling banyak, serta cakupan atau batasan pengelolaan, maka sudah tentu pengelolaan sumber daya pesisir patut dilakukan secara komprehensif yang memiliki ciri-ciri :
1.      Berbasis lokal;
2.      Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan;
3.      Berbasis kemitraan;
4.      Secara holistik; dan
5.      Berkelanjutan.
Menurut Dahuri (1996) dalam IUCN (2007), pengelolaan dengan ciri seperti ini dikenal dengan istilah Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management/ ICM).
Secara teknis didefinisikan bahwa suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia sedemikian rupa sehingga laju (tingkat) pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan termasuk tidak melebihi daya dukung (carrying capacity) yaitu kemampuan suatu kawasan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa menimbulkan kerusakan pada kawasan pesisir.
Konteks keterpaduan (integration) mengandung tiga dimensi yakni dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu dan dimensi keterkaitan ekologis (Dahuri, 2004).
1.      Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration) dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat (vertical integration).
2.      Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan dasar pendekatan interdisiplin ilmu (interdisciplinary approaches), yang melibatkan berbagai bidang ilmu.
3.      Wilayah pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistern yang satu sama lainnya saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan dan kerusakan yang menimpa satu ekosistern akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia (up lands areas) maupun lautan lepas (oceans). Keterpaduan diperlukan karena memperhatikan segenap keterkaitan ekologis (ecological linkage) yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir.
2.6.1. Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Mangrove Information Centre (2003), memberikan pandangan filosofi terkait dengan tindakan pengelolaan SDA mempunyai tujuan utama untuk menciptakan ekosistem yang produktif dan berkelanjutan untuk menopang berbagai kebutuhan pengelolaannya. Oleh karena itu pengelolaan SDA harus diarahkan agar :
a.       Praktek pengelolaan SDA harus meliputi kegiatan eksploitasi dan pembinaan yang tujuannya mengusahakan agar penurunan daya produksi alam akibat tindakan eksploitasi dapat diimbangi dengan tindakan peremajaan dan pembinaan. Maka diharapkan manfaat maksimal dari SDA dapat diperoleh secara terus menerus.
b.      Dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan, pertimbangan ekologi dan ekonomi harus seimbang, oleh karena itu pemanfaatan berbagai jenis produk yang diinginkan oleh pengelola dapat dicapai dengan mempertahankan kelestarian SDA tersebut dan lingkungannya.
Dengan demikian secara filosofis, pengelolaan SDA berkelanjutan dipraktekan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dari pengelola, dengan tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang, baik dari segi keberlanjutan hasil maupun fungsi.
Pengelolaan mangrove di Indonesia didasarkan atas tiga tahapan utama (isu-isu). Isu-isu tersebut adalah : isu ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum, serta strategi dan pelaksanaan rencana.
a.      Isu Ekologi dan Sosial Ekonomi
Isu ekologi meliputi dampak ekologis intervensi manusia terhadap ekosistem mangrove. Berbagai dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove harus diidentifikasi, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari.
Adapun isu sosial ekonomi mencakup aspek kebiasaan manusia (terutama masyarakat sekitar hutan mangrove) dalam memanfaatkan sumberdaya mangrove. Begitu pula kegiatan industri, tambak, perikanan tangkap, pembuangan limbah, dan sebagainya di sekitar hutan mangrove harus diidentifikasi dengan baik.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk mernenuhi kebutuhan hidupnya (Dahuri et al, 2004) dalam  (Huda, 2008). Selanjutnya Bengen (2004) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (sustanible development) merupakan visi dunia internasional sudah saatnya juga merupakan visi nasional. Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi meganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (carrying capacity) lingkungan alam. Dengan demikian generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sama atau kalau dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang.
Konsep pengelolaan lain yang berbasis Sosial-Ekosistem yang juga telah diperkenalkan oleh Meffe et al, (2002) dalam Huda, (2008) menggambarkan bahwa pada dasarnya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi. Dalam hal ini tujuan pengelolaan berbasis ekosistem adalah memelihara, menjaga kelestarian dan integitas ekosistem sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia.
2.6.2.      Strategi Pengelolaan
Dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat dua konsep utama yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut pada dasarnya memberikan legitimasi dan pengertian bahwa mangrove sangat memerlukan pengelolaan dan perlindungan agar dapat tetap lestari. Kedua konsep tersebut adalah perlindungan hutan mangrove dan rehabilitasi hutan mangrove (Bengen, 2001). Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap keberadaan hutan mangrove adalah dengan menunjuk suatu kawasan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan konservasi, dan sebagai bentuk sabuk hijau di sepanjang pantai dan tepi sungai.
2.6.3.      Permasalahan Utama dan Tujuan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan
            Sebagai suatu ekosistem hutan, mangrove sejak lama telah diketahui memiliki berbagai fungsi ekologis, disamping manfaat ekonomis yang bersifat nyata, yaitu menghasilkan kayu yang bernilai ekonomi tinggi. Sebagaimana halnya dalam pengelolaan SDA lain yang bermanfaat ganda, ekonomis dan ekologis, masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan hutan mangrove adalah menentukan tingkat pengelolaan yang optimal, dipandang dari kedua bentuk manfaat (ekonomi dan ekologi tersebut).
            Dibandingkan dengan ekosistem hutan lain, ekosistem hutan mangrove memiliki beberapa sifat kekhususan dipandang dari kepentingan keberadaan dan peranannya dalam ekosistem SDA, yaitu :
a.    Letak hutan mangrove terbatas pada tempat-tempat tertentu dan dengan luas yang terbatas pula.
b.   Peranan ekologis dari ekosistem hutan mangrove bersifat khas, berbeda dengan peran ekosistem hutan lainnya.
c.    Hutan mangrove memiliki potensi hasil yang bernilai ekonomis tinggi.
Berlandaskan pada kenyataan tersebut, diperlukan adanya keseimbangan dalam memandang manfaat bagi lingkungan dari hutan mangrove dalam keadaannya yang asli dengan manfaat ekonomisnya. Dalam hal ini tujuan utama pengelolaan ekosistem mangrove adalah sebagai berikut :
a.    Mengoptimalkan manfaat produksi dan manfaat ekologis dari ekosistem mangrove dengan menggunakan pendekatan ekosistem berdasarkan prinsip kelestarian hasil dan fungsi ekosistem yang bersangkutan.
b.   Merehabilitasi hutan mangrove yang rusak.
c.    Membangun dan memperkuat kerangka kelembagaan beserta iptek yang kondusif bagi penyelenggaraan pengelolaan mangrove secara baik.
2.6.4. Kendala dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove
a. Kendala Aspek Teknis
1.   Kondisi habitat yang tidak begitu ramah, yakni tanah yang anaerob dan labil dengan salinitas yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan tanah mineral, adanya pengaruh pasang surut dan sedimentasi serta abrasi pada berbagai lokasi tertentu.
2.   Adanya pencampuran komponen ekosistem akuatik (ekosistem laut) dan ekosistem daratan, yang mengakibatkan pengelolaannya menjadi lebih kompleks. Hal ini mengharuskan kecermatan yang tinggi dalam menerapkan pengelolaan mengingat beragamnya sumber daya hayati yang ada pada umumnya relatif peka terhadap gangguan, dan adanya keterkaitan antara ekosistem mangrove dengan tipe ekosistem produktif lainnya di suatu kawasan pesisir (padang lamun, terumbu karang, estuaria).
3.   Kawasan pantai dimana mangrove berada umumnya mendukung populasi penduduk yang cukup tinggi, tetapi dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan yang rendah.
b. Kendala Aspek Kelembagaan
Dalam pengelolaan wilayah pesisir beberapa kendala aspek kelembagaan diantaranya adalah :
1.   Tata ruang kawasan pesisir di banyak lokasi belum tersusun secara baik, bahkan ada yang belum sama sekali.
2.   Status kepemilikan lahan dan tata batas yang tidak jelas.
3.   Banyaknya pihak yang berkepentingan dengan kawasan dan sumber daya mangrove.
4.   Belum jelasnya wewenang dan tanggung jawab berbagai stake holder yang terkait
5.   Masih lemahnya law enforcement dari peraturan perundangan yang sudah ada
6.   Masih lemahnya koordinasi di antara berbagai instansi yang berkompeten dalam pengelolaan mangrove
7.   Praktek perencanaan, pelaksanaa dan pengendalian dalam pengelolaan mangrove belum banyak mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat  yang berkepentingan dengan kawasan tersebut.
2.6.5.      Bentuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove
            Pengelolaan ekosistem (hutan) mangrove hendaknya mencakup tiga bentuk kegiatan pokok, (Mangrove Information Centre 2003). yakni :
a.    Pengusahaan hutan mangrove yang kegiatannya dapat dikendalikan dengan penerapan sistem silvikultur dan pengaturan kontrak (pemberian konsensi).
b.   Perlindungan dan pelestarian hutan mangrove yang dilakukan dengan cara menunjuk, menetapkan dan mengukuhkan hutan mangrove menjadi hutan lindung, hutan konservasi (Suaka Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Hutan Wisata, dll) dan kawasan lindung lainnya (Jalur hijau, dan pantai/ sungai, dll)
c.    Rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak sesuai dengan tujuan pengelolaannya dengan pendekatan pelaksanaan dan penggunaan iptek yang tepat guna.





III.    METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi  dan Waktu
Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Sakam Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, dan waktu pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan April 2012.
Gambar.3. Peta Lokasi Penelitian Desa Sakam Kecamatan Patani Utara
3.2. Bahan dan Alat
          Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam pengamatan hutan mangrove dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. Bahan dan peralatan yang digunakan.
No
Bahan dan Alat
Ukuran/ Merek
Kegunaan
1.
Tali transek
Tali Plastik
Pengambilan sampel
2.
Meteran
Meteran Fiber eselon 100 m
Jarak transek
3.
Kantong plastik

Wadah penampung
4.
Gunting, Pisau

Pemotong ranting/ cabang
5.
Hand Refraktometer

Atago
Mengukur salinitas
6.
Soil tester

Mengukur pH tanah
7.
pH Meter
Hanna
Mengukur suhu dan pH air
8.
GPS
12 Channel Etrex Garmin
Penentu posisi
9.
Kamera digital
Sony
Dokumentasi
10.
Buku identifikasi
Lovelock (1964); Tomlinson (1986); Calumpong dan Menez (1997)
Pedoman dalam identifikasi vegetasi mangrove
11.
Data Sheet

Tabel Form
12.
Alat tulis menulis

Pembuatan label dan Mencatat hasil pengamatan pengambilan sampel
13.
Kuisoner
Kertas A4 Mirage
Daftar Pertanyaan untuk responden

Sedangkan obyek yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis–jenis mangrove yang ditemukan di lokasi Penelitian.
3.3. Kerangka Pikir Penelitian
Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan. Perubahan utama pada ekosistem mangrove ini berupa kegiatan budidaya atau pemanfaatan secara langsung. Pemanfaatan yang dapat merubah kondisi ekosistem mangrove ini dapat berasal dari masyarakat yang berada di sekitarnya maupun yang datang dari pihak institusi resmi yakni pemerintah (Huda, 2008).
Secara terperinci kerangka pendekatan masalah untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4. berikut.
Hutan Mangrove
TEV Mangrove
Ekologi Mangrove
Kondisi Masyarakat
Kerapatan
Identifikasi
DUV
IUV
OV
Permasalahan
Saran Pengelolaan Hutan Mangrove








Gambar.4. Skema Kerangka Penelitian Valuasi Nilai Ekonomi Mangrove
3.4. Metode Pemilihan Responden
Metode pemilihan sampel/ responden yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel tidak secara acak melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu atau sengaja, dimana yang menjadi sasaran responden penelitian adalah masyarakat yang bermukim di Desa Sakam yang terdiri dari 148 KK. Banyaknya sampel yang diambil menggunakan rumus Ernawati (1997) dalam Pariyono (2006). Metode ini dipergunakan untuk menilai manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat pilihan.

Dimana :          n  = jumlah individu sampel
N = jumlah populasi
d = derajat kesalahan (0,10)
Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Sakam sebanyak 148 KK maka jumlah sampel yang diambil adalah :
Oleh karena itu, sampel yang terpilih secara proporsional Desa Sakam sebanyak 60 KK, dari total Kepala Keluarga Desa Sakam 148 KK.
3.5.  Jenis dan Sumber Data
Berdasarkan tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer meliputi kondisi hutan mangrove, yaitu data jenis hutan mangrove, kerapatan, frekuensi, penutupan dan nilai penting. Data wawancara meliputi data variabel valuasi ekonomi hutan mangrove, profil masyarakat, pandangan responden terhadap hutan mangrove, interaksi masyarakat dengan hutan mangrove. Data parameter lingkungan meliputi suhu, salinitas dan pH tanah.
Data sekunder diperoleh dari Kantor Kelurahan Desa Sakam, mencakup monografi dinamis dan statis Desa Sakam Kecamatan Patani Utara meliputi data penduduk (KK, jumlah jiwa).
3.6. Cara Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih satu Minggu, yaitu pada bulan Pebruari 2012. Kegiatan penelitian dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap inti.
Kegiatan tahap pendahuluan mencakup pertemuan dan perkenalan dengan pejabat desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala Dusun). Perkenalan juga dilakukan dengan beberapa responden masyarakat. Maksud pertemuan dan perkenalan ini adalah menciptakan suasana yang akrab dan kekeluargaan antara penduduk dan penulis demi lancarnya proses pengumpulan data. Pencarian informasi awal seperti daftar penduduk yang akan dijadikan responden, juga dilakukan pada perkenalan ini. Kegiatan pada tahap inti pengumpulan data mencakup kunjungan kepada responden masyarakat, kunjungan kepada beberapa tokoh masyarakat, pengamatan secara langsung terhadap kondisi ekologi hutan mangrove, kondisi geografis dan sosial masyarakat Desa Sakam serta penelaan dokumen. Kegiatan pengumpulan data berlangsung setiap hari selama melakukan penelitian. Kunjungan dilakukan pada pagi, siang, sore maupun malam hari.
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan yang meliputi :
1. Wawancara langsung dengan responden tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan semi terstruktur dan bersifat terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, yaitu pengamatan secara langsung tentang kondisi ekologi hutan mangrove, serta tingkat pemanfaatan langsung terhadap hutan mangrove.
3. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang menyangkut pokok-pokok bahasan terutama yang berkaitan dengan gambaran umum desa yang menjadi lokasi penelitian.
3.6.1. Pengambilan Data Ekosistem Mangrove
a.       Prosedur Pengambilan Data
Pangambilan contoh mangrove, dilakukan dengan menggunakan metode ”spot chek” (Abubakar, 2006). Transek ditarik tegak lurus dari arah laut ke arah darat sepanjang zonasi hutan mangrove. Pada setiap transek, data vegetasi menggunakan 5 kuadran yang berdekatan (10 m x 10 m) dan dalam kuadran tersebut diletakan 4 kuadran (5 m x 5 m) dan untuk pengamatan anakan menggunakan 10 kuadran ukuran 1 m x 1 m secara diagonal untuk pengamatan semaian. Data hasil pengambilan mangrove kemudian dicatat kedalam Tabel Form. Pencatatan data sesuai dengan kategori pertumbuhan mangrove yaitu :
-          Kategori pohon    : Diameter  batang > 4 cm
-          Kategori anakan   : Diameter < 4 cm dan Tinggi > 1 m
-          Kategori semaian : Tinggi < 1 m
Parameter lingkungan seperti suhu , salinitas dan pH perairan, pH tanah diukur pada stasiun sepanjang transek garis. Pada setiap petak contoh (plot) amati dan catat tipe substrat yang ditemukan di setiap petak.









Gambar.5. Sketsa Penempatan Transek dan Kuadran








Gambar.6. Prosedur Pengukuran Lingkaran Pohon Setinggi Dada
                                                                                                             
3.6.2.  Pengambilan Data Valuasi Sumberdaya Hutan Mangrove
Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove maka metode yang digunakan yaitu dengan (Metode Rapid Rural Apraisal, RRA). (Sugiyono, 2011), dan metode Interview (Wawancara) dengan penekanan pada profil masyarakat, pandangan masyarakat terhadap hutan mangrove, interaksi masyarakat dengan hutan mangrove
3.7. Analisis Data
3.7.1.      Struktur Komunitas Hutan Mangrove
Untuk mendeterminasi struktur komunitas mangrove pada stasiun pengamatan digunakan suatu pendekatan analisis statistik. Guna mengetahui tingkat kerapatan jenis, frekuensi jenis, penutupan jenis, nilai penting (Bengen, 2003), maka disajikan formula-formula sebagai   berikut :
a.       Kerapatan Jenis.
Kerapatan jenis (Di), yaitu jumlah individu jenis i dalam suatu area yang diukur :
      Keterangan :
Di = kerapatan jenis-i
ni    = jumlah total individu dari jenis-i
A   = luas areal total pengambilan contoh


b.  Kerapatan Relatif Jenis.
Kerapatan relatif jenis (RDi), yaitu perbandingan antara jumlah individu jenis-i (ni) dan jumlah total individu seluruh jenis :
c.  Frekuensi Jenis.
Frekuensi jenis (Fi), jumlah plot contoh ditemukannya suatu jenis dalam semua plot contoh :
Keterangan :
Fi         = Frekuensi jenis-i
Pi            = Jumlah plot contoh dimana ditemukan jenis-i
   = Jumlah total plot contoh yang diamati
d.      Frekuensi Relatif Jenis.
Frekuensi Relatif Jenis (RFi), yaitu perbandingan antara frekuensi jenis-i (Fi) dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis ( ) :
          Keterangan :
RF­i     = Frekuensi relatif jenis
Fi        = Frekuensi jenis ke-i
= Jumlah frekuensi untuk seluruh jenis


e.       Penutupan Jenis.
Penutupan jenis (Ci) adalah luas penutupan jenis i dalam suatu unit areal tertentu :

Keterangan  :               BA      = DBH2/4 (dalam cm2)
                                = Suatu konstanta (3,1416)
                        DBH   = Diameter pohon dari jenis-i
                        A         = Luas areal total pengambilan sampel
f.       Penutupan Relatif Jenis.
Penutupan Relatif Jenis (RCi) adalah perbandingan antara luas area penutupan jenis i (Ci) dan luas total areal penutupan untuk seluruh jenis ( ) :
g.      Nilai Penting Jenis.
Nilai Penting Jenis (IVi) adalah jumlah nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif jenis (RFi) dan penutupan relatif jenis (RCi) :
Nilai penting suatu jenis berkisar antara 0 dan 300. Nilai penting ini memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove.
3.7.2.      Metode Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Mangrove
Metode yang dilakukan untuk menghitung valuasi ekonomi adalah dengan menghitung Nilai Ekonomi Total (NET). Nilai Ekonomi Total adalah nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumberdaya alam, baik nilai guna langsung, nilai guna tak langsung maupun nilai pilihan. NET dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa komponen. Berdasarkan hukum biaya dan manfaat (a benefit-cost rule), keputusan untuk mengembangkan suatu ekosistem dapat dibenarkan (justified) apabila manfaat bersih dari pengembangan ekosistem tersebut lebih besar dari manfaat bersih konservasi. Dalam hal ini manfaat konservasi diukur dengan NET dari ekosistem tersebut (Irmadi, 2004).
            Dalam menganalisis valuasi ekonomi sumberdaya mangrove, maka dapat disajikan beberapa formula berikut :
1.    Manfaat Langsung
a.      Nilai Kayu log
Dihitung berdasarkan data tegakan, kerapatan dan diameter kayu, maka data dianalisis berdasarkan petunjuk Wantasen (2000) dalam Umar (2008) sebagai berikut :
V =π r2 .t        
Dimana :         
V = Volume (m3)
                         π = 3,14
                          r = Jari-jari
  t = Tinggi (m)


b.    Nilai Kayu Bakar
Nilai kayu bakar ranting hutan mangrove dihitung berdasarkan hasil perolehan dikalikan dengan harganya. maka data dianalisis berdasarkan petunjuk Wantasen (2000)  dalam Umar (2008) sebagai berikut :  
V =π r2 .t        
Dimana :         
V = Volume (m3)
                         π = 3,14
                          r = Jari-jari
  t = Tinggi (m)
c.    Nilai lkan
Nilai ikan dihitung berdasarkan jumlah hasil tangkapan pertahun dikalikan dengan harga jual.
Nilai ikan = (T x H) – B (Rp/ha/th)
Dimana :
T = Tangkapan ikan (kg/ha/th)
H = Harga jual (Rp/kg)
B = Biaya operasional (Rp)
d.    Nilai Kerang
Nilai kerang dihitung berdasarkan jumlah hasil tangkapan pertahun dikalikan dengan harga jual.
Nilai Kerang = (T x H) – B (Rp/ha/thn)
2.    Manfaat Tidak Langsung
a.      Fungsi biologis
Manfaat tidak langsung ekosistem hutan mangrove yaitu tempat pemijahan (spawning ground) ikan. Manfaat ini dapat didekati dengan jumlah hasil tangkapan ikan di perairan sekitar hutan mangrove tersebut dikurangi biaya investasi dan operasional (asumsi fungsi ini tersebar secara merata). Nilai yang diperhitungkan ini tidak meliputi ikan hasil tangkapan laut lepas pantai yang dianggap tidak memanfaatkan fungsi hutan tersebut.
Nilai fungsi biologis = (T x H) – B (Rp/ha/th)
Dimana :
T = Tangkapan ikan (kg/ha/th)
H = Harga jual (Rp/kg)
B = Biaya operasional (Rp)
b.      Fungsi Fisik
Selain itu, ekosistem hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari gelombang laut. Nilai ini dihitung melalui pendekatan biaya pembuatan beton yang setara dengan fungsi hutan mangrove sebagai penahan abrasi. Biaya standar beton pemecah gelombang menurut hasil perhitungan (Dahuri, 1995), dengan berukuran 1m x 5m x 6m (panjang x lebar x dalam) dengan daya tahan 10 tahun adalah Rp. 3.000.000 diketahui dengan cara mengalikan nilai standar tersebut dengan panjang garis pantainya, maka dapat dihitung dengan rumus berikut :
Nilai fungsi fisik = B x Pgp : 10 (Rp/ha/thn)
Dimana :
B         = Biaya standar beton (Rp)
Pgp      = Panjang garis pantai (m)
Dt        = Daya tahan (th)
3. Nilai Pilihan
Nilai plihan dapat diketahui dengan menggunakan Contingent Valuation Method. Nilai pilihan hasil penelitian Ruintenbeek, 1992 sebesar US$ 1.500/km2/thn dapat pula dijadikan sebagai acuan dengan asumsi hutan mangrove tersebut berfungsi penting secara ekologis dan tetap terpelihara.
Nilai Manfaat Biodeversittas = US$ ha/tahun x Luas Hutan Mangrove x Kurs Rupiah terhadap Dollar

4. Nilai Ekonomi Total Hutan Mangrove
Nilai ekonomi total hutan mangrove merupakan penjumlahan nilai manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat dan pilihan.
Untuk Kuantifikasi Seluruh Manfaat Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) merupakan penjumlahan dari seluruh manfaat yang telah diidentifikasi, yaitu NET atau total economic value (TEV) dapat ditulis dalam persamaan matematis sebagai berikut (CSERGE, 1994 dalam Irmadi, 2004).
TEV = UV = (DUV + IUV + OV)
Dimana :
TEV = Total economic value
Nilai ekonomi diukur dalam terminologi sebagai kesediaan membayar (willingness to pay) untuk mendapatkan komoditi tersebut.
UV = Use values (Nilai Manfaat)
Yaitu suatu cara penilaian atau upaya kuantifikasi barang dan jasa sumberdaya alam dan lingkungan ke nilai uang (monetize), terlepas ada atau tidaknya nilai pasar terhadap barang dan jasa tersebut.
DUV = Direct use value (Nilai Langsung)
Yaitu output (barang dan jasa) yang terkandung dalam suatu sumberdaya yang secara langsung dapat dimanfaatkan.
IUV = Indirect use value (Nilai Tidak Langsung)
Yaitu barang dan jasa yang ada karena keberadaan suatu sumberdaya yang tidak secara langsung dapat diambil dari sumberdaya alam tersebut.
OV = Option value (Nilai Pilihan)
Yaitu potensi manfaat langsung atau tidak langsung dari suatu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan diwaktu mendatang dengan asumsi sumberdaya tersebut tidak mengalami kemusnahan atau kerusakan yang permanen. Nilai ini merupakan kesanggupan individu untuk membayar atau mengeluarkan sejumlah uang agar dapat memanfaatkan potensi SDA di waktu sekarang dan waktu mendatang.
3.7.3.      Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove
Dalam pengelolaan hutan mangrove sesuai dengan potensi dan permasalahan hasil kajian, dianalisis berdasarkan kondisi ekologi, kondisi sosial masyarakat dan kajian valuasi nilai ekonomi mangrove. Maka dari hasil identifikasi secara sistematis dapat dirumuskan suatu strategi pengelolaan dengan berdasarkan pada logika yang rasional sehingga dapat memberikan suatu arahan rekomendasi tentang pengelolaan hutan mangrove di Desa Sakam Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.

Tidak ada komentar: